Pemkab Probolinggo Gelar Rapat Koordinasi, Sepakati Program Prioritas Tahun Anggaran 2025," 15/1/2025
Probolinggo,"- www.kabarnegararepublikindonesia.com
Kraksaan-Pemkab Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD menggelar rapat koordinasi rakor pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD di lingkungan Pemkab Probolinggo tahun anggaran 2025 di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Rabu 15/1/2025.
DPA-SKPD tahun anggaran 2025 ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo dan Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani.
Kegiatan ini diikuti oleh 62 Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, Kepala Bagian dan seluruh Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo serta Asisten dan Staf Ahli.
Secara simbolis DPA-SKPD tahun anggaran 2025 ini diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol, Dinas Perikanan, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD, RSUD Waluyo Jati dan Kecamatan Tiris.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemkab Probolinggo tahun 2025. Untuk Kategori PPK-SKPD Terbaik diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB, Kategori Kasubag Perencanaan Terbaik diraih oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP.
Selanjutnya, Kategori Bendahara Penerimaan Terbaik diraih oleh Dinas Perhubungan Dishub, Kategori Bendahara Pengeluaran Terbaik diraih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Kategori Pengurus Barang Terbaik diraih oleh RSUD Tongas.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tercapainya visi dan misi Bupati Probolinggo yang tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Selain itu, agar masing-masing Perangkat Daerah dapat mengetahui betapa pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah, untuk mengetahui prosentase capaian output dan outcome dari suatu pelaksanaan kegiatan serta melakukan perubahan-perubahan jika diperlukan,” ungkapnya.
Sementara Pj Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan dalam perkembangan pengelolaan keuangan daerah pihaknya dihadapkan pada ketentuan-ketentuan perundangan dari pemerintah pusat, dimulainya program dan prioritas pembangunan yang harus bersinergi dengan prioritas pemerintah pusat serta merujuk pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiscal (KEM PPKF) tahun 2025.
Dengan tetap berpedoman pada ketentuan tersebut, mari kita bersinergi bersama mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD untuk lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dalam mendukung pengelolaan APBD tahun 2025, Pj Sekda Heri menghimbau kepada Kepala Perangkat Daerah agar selalu mempedomani ketentuan perundangan yang
ditetapkan oleh pemerintah, meneliti kembali output yang telah ditetapkan, dengan outcome yang akan didapatkan, sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya serta menggunakan belanja daerah secara maksimal terutama yang mendukung prioritas daerah seperti pengentasan kemiskinan, stunting dan program-program yang menyentuh langsung kepada masyakarat.
Pahami dan kuasai apa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Bangun kinerja secara cerdas, tuntas dan berkualitas guna menyukseskan pelaksanaan visi, misi serta program-program, baik program prioritas pemerintah maupun program unggulan daerah dalam upaya kita bersama mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia,” pintanya.
Kami mengharapkan untuk tahun 2025, kita dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (Holik)
